Mudik Tetap Dilarang Meski Transportasi Beroperasi Kembali, ini Syarat Ketat Bepergian Antar Kota

0

Beepdo.com – Pemerintah akan kembali memberikan izin operasi transportasi untuk mengangkut penumpang ke luar daerah. Sekalipun begitu, aturan dilarang mudik yang diberlakukan sebelumnya tidak dicabut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan jika kebijakan ini bukan kelonggaran melainkan penjabaran Permen 25 tahun 2020 soal pengaturan transportasi saat mudik Lebaran.

Sekalipun transportasi beroperasi dan masyarakat boleh bepergian, namun mudik tetap dilarang. Kepala Gugus Tugas COVID-19 Doni Monardo menegaskan tidak ada perubahan atau kelonggaran aturan larangan mudik.

Jika mengutip Surat Edaran yang dikeluarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 no 4 Tahun 2020, yang diperbolehkan bepergian adalah masyarakat bekerja untuk lembaga pemerintah dan swasta yang terkait dengan pelayanan percepatan penanganan Corona hingga pelayanan fungsi ekonomi penting.

Catat! Larangan Mudik Lebaran Berlaku 24 April 2020. (Foto: Antara/Rony Muharrman)

Beberapa kriteria lain dan daftar lengkap orang yang masih diperbolehkan pergi ke luar kota adalah sebagai berikut:

a. Perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan:

  1. Pelayanan percepatan penanganan COVID-19
  2. Pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum
  3. Pelayanan kesehatan
  4. Pelayanan kebutuhan dasar
  5. Pelayanan pendukung layanan dasar
  6. Pelayanan fungsi ekonomi penting.

b. Perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya (orang tua, suami/istri, anak, saudara kandung) sakit keras atau meninggal.

c. Repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), Warga Negara Indonesia, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh Pemerintah sampai ke darah asal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut ini syarat lengkap yang mesti dipenuhi apabila mau berpergian ke luar daerah:

a. Persyaratan perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta:

  1. Menunjukkan surat tugas bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat Eselon II
  2. Menunjukkan surat tugas bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja/organisasi non pemerintah/Lembaga Usaha yang ditandatangani Direksi/Kepala Kantor.
  3. Menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan PCR Test/Rapid Test atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan.
  4. Bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
  5. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah)
  6. Melaporkan rencana perjalanan (jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan)

b. Persyaratan perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarganya sakit keras atau meninggal dunia.

  1. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lain yang sah)
  2. Menunjukkan surat rujukan dari rumah sakit untuk pasien yang akan melakukan pengobatan ke tempat lain.
  3. Menunjukkan surat keterangan kematian dari tempat almarhum/almarhumah (untuk mengunjungi kerabat yang meninggal)
  4. Menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan PCR Test/Rapid Test atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan.

c. Persyaratan repatriasi Pekerja Migran Indonesia, Warga Negara Indonesia dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus dari Pemerintah sampai ke daerah:

  1. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lain yang sah)
  2. Menunjukkan surat keterangan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPPMI) atau surat keterangan dari perwakilan RI di luar negeri (untuk penumpang dari luar negeri)
  3. Menunjukkan surat keterangan dari Universitas atau sekolah (untuk mahasiswa dan pelajar)
  4. Menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan PCR Test/Rapid Test atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan.
  5. Proses pemulangan harus dilakukan dengan secara terorganisir oleh lembaga pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan universitas.

Seperti bisa dibaca di atas, pemerintah menerapkan aturan ketat untuk warga yang bisa bepergian antar kota untuk mencegah peluang mudik. Surat-surat yang diperlukan nantinya akan diperiksa petugas di pos-pos perbatasan.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Anda mungkin juga berminat
Berikan Komentar
19.8kFans
345Followers
705kSubscribers
90.2kFollowers