Cafe Code, Mengkritis Ajuan Uji Materi RCTI dan iNewstv Atas UU Penyiaran

Beepdo.com – Stasiun televisi swasta tertua di Indoensia RCTI dan juga adik kandungnya iNewstv mengajukan uji materi atau judicial review atas UU no 32 tahun 2002 tentang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka meminta media terbarukan seperti media sosial yang menyiarkan tayangan layaknya yang dilakukan televisi konvensional mendapat perlakuan yang sama.

Zur Armain Azis, SH, MH mengupas latar belakang dan apa yang akan terjadi jika gugata ini dikabulkan atau tidak dikabulkan. Inilah bagian pertama dari empat bagian yang kami unggah berurutan.

Zur Armain Azis, SH, MH (Instagram)

“Itu adalah pengujian peraturan perundang-udangan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan,” ujar Zur Armain Azis, SH, MH dalam wawancara khusus Beepdo.com pada Senin (31/8) via zoom.

“Jadi judicila review itu ada dua, pengujian undang-undang terhadap undang undang dasar itu wewenangnya KM, kemudian pengujian terhadap pemerintah di bawah undang undang itu ke Makamah Agung,” tambahnya.

Menurut Zur Armain, setiap orang berhak untuk  mengajukan uji materi terhdapa undang undang, karena ada paa yang tertulis.

“Jadi semua warga negara itu berhak untuk mengajukan uji materi terhadap undang-undang, seluruh warga negara ya menurut pasah 51 undang undang MK, perorangan warga negara Indonesia itu yang berhak untuk mengajukan,” ujar Zur Armain.

Zur Armain Azis, SH, MH (Instagram)

“Nah kalau seperti RCTI ini kan dia badan hukum, dia berhak untuk melakukan uji materi, dia merasa bahwa hak konstitusional dirugikan berkaitan dengan pasal 1 ayat satu, undang undang tentang penyiaran,” sambung Zur Armain Azis, SH, MH.

Karena itu, RCTI dan iNewstv berhak mengajukan uji materi atau judicial review atas UU no 32 tahun 2002 tentang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Anda mungkin juga berminat